Bendera kebangsaan Suriname berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran perbandingan antara panjang dan lebar ialah 3:2, terdiri dari 3 warna: hijau, merah, dan putih. Ketiga warna tersebut tersusun secara horizontal menjadi 5 bagian warna dari atas ke bawah, hijau–putih–merah–putih–hijau, dengan perbandingan 2:2:1:2:2. Warna merah yang terletak di tengah menjadi dominan, ditambah dengan lambang bintang segi lima berwarna kuning terletak di pusat perpotongan diagonal dari keempat sudut bendera

Lambang negara Suriname digambarkan dalam bentuk 2 orang Amerindian memegang busur panah dan mengapit perisai berbentuk oval, berdiri di atas pita bertuliskan Justitia Pietas, Fides. Tergambar dalam perisai tersebut, di sisi kiri sebuah kapal layar dan di sisi kanan sebuah pohon sejenis palm. Kedua gambar tersebut dipisahkan oleh garis vertikal mengikat segi empat belah ketupat tepat di tengah perisai, dan di dalam segi empat belah ketupat tersebut terdapat bintang segi lima

Negara Suriname 163.265 Km2, dengan panjang pantai 275 km. Suriname termasuk salah satu dari 3 (tiga) negara kecil di kawasan Amerika Selatan, selain Republik Guyana (214.696 Km2) dan Uruguay (176.200 Km2)

Datarannya dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Daerah Pesisir/Pantai

Daerah pesisir/pantai muda, terbentuk dari tanah liat yang pekat, antara pasir pantai dan gugusan karang yang terletak di bawah permukaan laut. Pantai tua sebagian besar terletak di atas permukaan laut. Ke dua daerah ini, sejak diperkenalkannya dengan sistim polder dan pompanisasi, menjadi daerah pertanian subur dan pemukiman penduduk. Beberapa tahun ini, lahan-lahan tersebut banyak yang telantar akibat krisis keuangan

b. Daerah Savana

Daerah yang tertutup pasir dan sangat gersang. Di daerah ini hanya tumbuh jenis rumput– rumput tertentu

c. Daerah Dataran Tinggi

Terletak di sebelah selatan, berbatasan dengan wilayah Brazil. Sebagian besar daerah dataran tinggi ini tertutup hutan tropis, yang menghasilkan kayu keras berkualitas tinggi

Beriklim tropis dengan temperatur rata–rata 28.3 C. Curah hujan rata–rata 225 cm per tahun dengan kelembaban udara 66 Hg. Musim dapat dibagi menjadi: musim hujan pendek (Nopember-Pebruari), musim kemarau pendek (Pebruari-Maret), musim hujan panjang (Maret-Juli), musim kemarau panjang (Juli-Nopember)

Lebih dari 80 % tanah Suriname masih berupa hutan belukar yang di dalamnya hidup berbagai species tumbuhan dan satwa. Suriname terkenal kaya akan jenis floranya. Tumbuhan yang terkenal adalah jenis kayu keras seperti Bruinhart, Purplehart dan Zwartekabes. Hasil kayu tersebut diekspor dan menjadi sumber devisa penting. Suriname juga terkenal dengan berbagai jenis satwa, baik yang sudah diternakkan maupun yang masih merupakan binatang liar.

Wilayah Suriname mulai dikenal sejak abad ke 15, ketika bangsa-bangsa Eropa berlomba menguasai Guyana, suatu dataran luas yang terletak di antara Samudera Atlantik, Sungai Amazone, Rio Negro, Cassiquiare dan Orinoco. Dataran tersebut awalnya oleh para ahli kartografi diberi nama Guyana Karibania (Guyana berarti dataran luas yang dialiri banyak sungai, dan Karibania dari kata Carib -nama penduduk asli yang pertama kali mendiami dataran tersebut).

Dalam legenda  El Dorado, Guyana digambarkan sebagai wilayah yang kaya kandungan emas. Legenda tersebut merupakan salah satu factor yang mendorong orang-orang Eropa untuk bersaing menguasai kawasan Guyana. Pada tahun 1449 pelaut Spanyol, Alonzo de Hojeda dan Juan de La Cosa berlayar menyusuri pantai timur laut Amerika Selatan, yang saat itu mereka sebut Wild Coast, dan mendarat di wilayah Guyana. Vincent Juan Pinzon kemudian menguasai Guyana atas nama Raja Spanyol. Selama abad ke 16 dan 17, Guyana silih berganti dikuasai Spanyol, Belanda, Inggris, Prancis dan Portugal.

Belanda mendirikan pusat perdagangan pertama di dataran tersebut pada tahun 1530. Pada tahun 1593 Raja Spanyol mengambil alih dan menguasai Guyana hingga tahun 1595. Pada saat bangsawan Inggris datang mengusai daerah-daerah pantai, Belanda mengembangkan perdagangannya secara bertahap di pedalaman. Daerah Guyana sepenuhnya jatuh ke tangan Inggris sejak tahun 1630 hingga tahun 1639.

Pada tahun 1639 Belanda berhasil menguasai kembali sebagian besar Guyana, sedangkan Perancis menguasai daerah-daerah di tepian sungai Suriname. Akibatnya, wilayah Guyana terbagi menjadi 5 bagian, yaitu Guyana Espanola (bagian dari Venezuela sekarang), Inglesa (Guyana sekarang), Holandesa (Suriname), Francesa (Cayenne), dan Portuguesa (bagian dari wilayah Brazil). Wilayah Suriname terletak di bagian tengah dari wilayah Guyana yang telah terbagi-bagi, dengan luas wilayah kurang lebih 163.265 kilometer persegi.

Tahun 1651 Suriname direbut Inggris, sampai saat penandatanganan perjanjian perdamaian Breda tahun 1667. Dalam perjanjian tersebut, Inggris menyerahkan kembali Suriname, ditukar dengan wilayah kekuasaan Belanda di New Amsterdam, Amerika Utara (sekarang disebut Manhattan, New York, AS). Pada tahun 1781-1783, Inggris kembali merebut Suriname untuk dijadikan daerah protektorat Inggris hingga 1802. Melalui perjanjian Amiens, tanggal 27 Maret 1802, Suriname, Berbice, Demerara dan Essquibo diserahkan kepada Belanda. Namun setahun kemudian Inggris kembali merebut wilayah-wilayah itu. Sejak tahun 1804 Suriname menjadi koloni Inggris dengan sebutan the British Interregnum. Selama di bawah kekuasaan Inggris, situasi ekonomi Suriname mengalami kemunduran, karena larangan perdagangan budak, padahal perkebunan masih sangat memerlukan tenaga buruh.

Melalui perjanjian London tanggal 13 Agustus 1814 dan diratifikasi dalam perjanjian Viena, Suriname dikembalikan lagi kepada pihak Belanda. Pemerintahan Suriname dipimpin langsung oleh seorang Gubernur Jenderal, dengan didampingi oleh Dewan Kepolisian yang bertugas sebagai Penasihat Gubernur.

Dengan dihapuskannya perbudakan pada tanggal 01 Juli 1863, perekonomian Suriname tidak menentu. Karena itu, pada tahun 1870 pemerintah Belanda menandatangani perjanjian dengan Inggris guna mendatangkan imigran/buruh kontrak ke Suriname. Perjanjian tersebut diimplementasikan mulai tahun1873 sampai 1914, dengan mendatangkan buruh kontrak (imigran) Hindustan pertama dari India. Gelombang berikutnya adalah para imigran dari Jawa pada tanggal 09 Agustus 1890. Seiring dengan ditempatkannya para imigran di sektor perkebunan, Suriname mengalami kemajuan di berbagai bidang, antara lain telekomunikasi, jalan raya, dan pembukaan jalur hubungan laut langsung Suriname - Belanda. Pecahnya perang dunia ke-1 dan ke-2 tidak mempengaruhi situasi ekonomi - politik Suriname.

Pada tanggal 15 Desember 1954, pemerintah Belanda dan beberapa wakil dari Suriname menandatangani memorandum rencana pengakhiran penjajahan. Pada konferensi Meja Bundar tahun 1961, para wakil Suriname yang dipimpin Johan Adolf Pengel (sekarang diabadikan sebagai nama bandara internasional di ibukota Suriname, Paramaribo) menuntut dibentuknya pemerintahan sendiri. Tuntutan itu semakin kuat dengan berdirinya beberapa partai politik (parpol). Pada tahun 1970 diselenggarakan konferensi di Belanda untuk membicarakan persiapan pelepasan Suriname, dan menyusun kabinet yang terdiri dari wakil-wakil parpol. Tanggal 25 Nopember 1975 Suriname menjadi negara merdeka. Walaupun demikian, perekonomiannya tetap sangat bergantung pada bantuan pembangunan Belanda.

Pada tanggal 25 Februari 1980, 5 tahun setelah merdeka, Suriname diguncang kudeta militer. Sekitar 35.000 penduduk Bushnegro dan 6.500 Amerindian di daerah-daerah pedalaman menjadi pelaku utama menentang penguasa militer. Kelompok-kelompok militan dari kedua golongan tersebut adalah kelompok Mandela (Bushnegro) di bawah pimpinan mantan anggota militer Ronny Brunswijk dan kelompok Tukujan Amazones (Amerindian).

Sebagai tindakan memberantas pemberontakan, pada tanggal 8 Desember 1982 pihak militer membunuh 15 tokoh demonstran. Akibatnya, bantuan pembangunan Belanda kepada Suriname dihentikan, sehingga kondisi perekonomian negara menjadi semakin buruk. Puncak konflik bersenjata ketika tahun 1986, pihak militer harus berhadapan dengan pemberontak Bushnegro yang telah bersatu dan menamakan dirinya Jungle Commando. Tahun itu pula, kelompok Amerindian juga meningkatkan aksinya. Kemelut ini mengakibatkan sekitar 7.000 orang Bushnegro melarikan diri ke Cayenne (Guiana Perancis) untuk meminta suaka politik kepada pemerintah setempat.

Pemilu Nopember 1987 mengakhiri pemerintahan militer kembali ke pemerintahan sipil. Namun tidak lama, Desember 1990 militer kembali melancarkan kudeta tidak berdarah, yang dikenal sebagai Kudeta Telepon. Kemudian pihak militer membentuk Pemerintahan Sementara dengan salah satu tugas mempersiapkan pemilu yang demokratis. Pada bulan Mei 1991, diselenggarakan pemilu, namun hasilnya tidak sesuai harapan pihak militer, karena dimenangkan golongan sipil.

Pada bulan September 1991 terbentuk pemerintah sipil yang baru, dipimpin oleh Presiden Drs. R.R. Venetiaan dan Wapres Jules Ajodhia. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan militer. Langkah pemerintahan Venetiaan adalah melanjutkan upaya-upaya perdamaian yang telah dirintis pemerintah sipil sebelumnya. Hal ini merupakan tugas berat bagi pemerintah yang baru terbentuk, terutama karena merosotnya kondisi ekonomi dan sosial Suriname akibat kemelut politik berkepanjangan.

Pada pemilu bulan Mei 1996, koalisi penguasa Front dan Presiden Venetiaan kalah, dan pemerintahannya digantikan Drs.Jules Wijdenbosch dari Nationale Demokratische Partij (NDP) dan Radakishun dari Vooruitstrevende Hervorming Partij (VHP), yang terpilih masing-masing menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Pada pemilu tanggal 25 Mei 2000, kekuasaan berhasil diraih oleh kombinasi penguasa New Front yang terdiri dari parpol Nationale Partij Suriname (NPS),VHP, Pertjajah Luhur (PL) dan Surinaamse Partij vande Arbeid (SPA). Kemenangan New Front ini          mengantarkan kembali R.R. Venetiaan (NPS) ke tampuk kursi kepresidenan 2000 - 2005. Sebagai Wakil Presiden, terpilih Jules Rattankoemar Ajodhia dari partai VHP.

Pada Pemilu 25 Mei 2005, Koalisi Pemerintah New Front, meskipun mengalami penurunan dukungan, tetap berhasil unggul. Untuk menyusun pemerintahan baru 2005 -2010, New Front menggandeng 2 koalisi politik, yakni A-Combinatie dan Democratische Actie 91, sehingga terbentuk New Front plus. Presiden Venetiaan terpilih untuk ketiga kalinya menjadi Presiden Suriname, dengan Wakil Presiden Ramdien Sardjoe dari VHP. Sementera itu, Paul Salam Somohardjo, ketua PL, terpilih sebagai Ketua Parlemen.

Dengan berakhirnya sistem perbudakan pada tahun 1863,  banyak tenaga kerja perkebunan yang beralih ke lapangan kerja lain sesuai keinginannya. Akibatnya, sektor perkebunan yang saat itu merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Belanda, baik bagi pemerintah koloni maupun pemerintah pusat di Belanda, merosot. Karena itu, Belanda kemudian mendatangkan orang-orang Indonesia (saat itu bernama Hindia Belanda) sebagai buruh murah untuk dipekerjakan di perkebunan. Kebanyakan dari Jawa Tengah, karena saat itu sebagai wilayah yang padat penduduknya dan tingkat perekonomiannya rendah. Kelompok imigran Indonesia pertama berjumlah 94 orang tiba di Suriname pada tanggal 9 Agustus 1890. Kelompok ini direkrut oleh De Nederlandsche Handel Maatschappij, untuk dipekerjakan di perkebunan tebu dan perusahaan gula Marienburg. Empat tahun kemudian (1894) perusahaan yang sama mendatangkan lagi imigran gelombang kedua berjumlah 582 orang Jawa. Mulai tahun 1897 kedatangan para imigran dari Indonesia ini dikelola langsung oleh pemerintah Hindia Belanda. Dari tahun 1890 hingga 1939, jumlah imigran Indonesia asal Jawa tersebut mencapai 32.956 orang dengan menggunakan 34 kali pengangkutan.

Imigran keturunan Jawa ini bekerja sebagai buruh perkebunan Belanda berdasarkan sistem kontrak. Berdasarkan perjanjian yang ada, para buruh Jawa tersebut memiliki hak untuk kembali ke negara asalnya (repatriasi) bilamana telah habis masa kontraknya. Dalam periode tahun 1890 – 1939, tercatat 8.120 orang yang telah kembali ke tanah air. Pada tahun 1947, terjadi lagi gelombang repatriasi tercatat 1.700 orang. Repatriasi massal terakhir pada 1954, ketika sekitar 1.000 orang Jawa meninggalkan Suriname untuk kembali ke Indonesia.

Sebagian besar para imigran Jawa ternyata memilih tetap tinggal di Suriname walaupun hubungan kontrak mereka dengan pemilik perkebunan telah berakhir. Mereka tetap tinggal dan bekerja di perkebunan itu sebagai pekerja bebas. Bagi mereka, bekerja di perkebunan bukanlah merupakan sesuatu yang baru. Mereka juga telah terbiasa berhubungan dengan para majikan Belanda yang bertahun-tahun menjajah Indonesia. Kondisi seperti itu merupakan faktor pendorong para keturunan Jawa untuk bertahan. Mereka tidak terpengaruh oleh buruh India yang pada umumnya meninggalkan pekerjaan mereka, segera setelah masa kontraknya habis.

Namun, ketika masa kejayaan perkebunan tebu mulai merosot, banyak orang Jawa yang beralih profesi menjadi buruh industri. Mereka berpindah ke pusat-pusat pertambangan bauksit seperti Moengo, Paranam dan Biliton. Akibatnya, daerah yang semula dikenal sebagai Distrik Jawa-karena mayoritas penduduknya keturunan Jawa, seperti Saramacca, Coronie dan Nickerie, semakin kekurangan tenaga buruh.

Menjelang proklamasi kemerdekaan Suriname pada tahun 1975, banyak orang Jawa ikut ambil bagian dalam migrasi massal ke Belanda. Sekitar 15.000 orang Suriname pindah ke Belanda karena khawatir terhadap kemungkinan dominasi dan penindasan politis oleh golongan Kreol (Afros-Suriname). Kekhawatiran tersebut muncul karena selama kampanye Pemilu tahun 1973, dalam rangka pembentukan pemerintah pertama Suriname merdeka, diwarnai oleh ketegangan hubungan antar-suku.

Awalnya hanya sebagian kecil dari para imigran Jawa di Suriname dapat berbahasa Belanda. Mereka juga belum mengenal bahasa masyarakat setempat, seperti Sranan Tongo,Hindi, Amerindian dan bahasa Bushnegro. Para imigran umumnya bukan pekerja terlatih, terkecuali sejumlah kecil yang berprofesi sebagai petani, pekerja perusahaan gula dan buruh perkebunan kopi/coklat. Kondisi tersebut diperburuk oleh kenyataan bahwa para penguasa Belanda yang otokratik, tidak memberi kesempatan bagi imigran Jawa untuk berkembang.

Di samping itu, karena Indonesia pada saat itu masih berada di bawah kekuasaan Belanda, maka sebagian besar imigran Jawa tercatat sebagai warga Belanda. Tidak ada perwakilan khusus yang dapat menyalurkan aspirasi atau memberi perlindungan kepada  masyarakat Jawa pada awal keberadaan mereka di Suriname. Padahal yang berasal dari India memiliki suatu perwakilan yang disebut Agent General. Satu-satunya fasilitas yang dapat mereka nikmati adalah perlindungan kerja yang diberikan oleh para majikan mereka. Namun para majikan inipun, dalam peranannya sebagai ujung tombak perekonomian Belanda, lebih mengutamakan hasil kerja para buruh daripada meningkatkan standar hidup bawahannya. Ditinjau dari segi ini, maka pembukaan Komisariat Indonesia segera setelah proklamasi kemerdekaan RI, sangat penting bagi masyarakat keturunan Jawa di Suriname.

Faktor lain penyebab keterbelakangan masyarakat keturunan Jawa ini adalah kuatnya memelihara pola kehidupan tradisionalnya. Mereka menolak setiap pengaruh asing (Barat) yang dipandang dapat merusak pola kehidupan yang mereka yakini. Beberapa orang keturunan Jawa baru dapat menduduki posisi yang agak terpandang setelah sekitar 30 tahun kedatangan mereka pertama kali, misalnya sebagai mandor tebu dan lurah di kawasan perkebunan, perawat, penerjemah, dan guru.

Pada akhir tahun 1970-an, sejumlah kecil keturunan Jawa telah  berhasil menyandang gelar kesarjanaan dalam bidang teknik, hukum,kedokteran, ekonomi, fisika dan theologi. Namun secara umum, mereka tetap tidak tertarik melakukan kegiatan-kegiatan bisnis. Hanya beberapa yang telah berhasil sebagai pengusaha toko, angkutan dan restoran. Bidang politik ternyata juga menarik perhatian mereka. Masyarakat Jawa terkotak-kotak oleh adanya beberapa partai yang dipimpin oleh orang-orang yang memiliki pengaruh kuat, dan tidak didasarkan pada ideologi yang jelas.

Pada pemilu tahun 1977, partai-partai Jawa  secara bersama-sama berhasil memperoleh 4 kursi di parlemen. Pada tahun 1979, dua orang keturunan Jawa berhasil menduduki jabatan menteri dan seorang lainnya menjabat deputi menteri. Pada Tahun 1991 dalam masa pemerintahan Presiden Venetiaan, tiga jabatan menteri dipegang oleh keturunan Indonesia (Jawa). Di samping itu, partai - partai Jawa {Kerukunan Tulodo Pranatan Inggil (KTPI) dan Pendawa Lima (PL)} secara bersama–sama berhasil memperoleh 8 (delapan) kursi di parlemen. Pada saat pemerintahan Presiden Jules Wijdenbosch, dari 18 jabatan menteri, terdapat 6 jabatan menteri dan satu deputi menteri yang dipegang oleh keturunan Jawa. Di samping itu terdapat 9 (sembilan) anggota parlemen keturunan Jawa (5 kursi KTPI dan 4 kursi Pendawa Lima). Sampai saat ini, jabatan tertinggi negara yang dipegang keturunan      Jawa adalah Ketua Parlemen hasil pemilu 2005, Paul Salam Somohardjo.

Kalangan Muslim (Islam) asal Jawa di Suriname hingga sekarang masih terkotak-kotak dalam beberapa kelompok, yaitu :

a. Kelompok yang sudah maju umumnya yang tergabung dalam organisasi SIS (Stichting  Islamitische Gemeente in Suriname). Mesjidnya sudah mengikuti arah kiblat yang benar (mengarah ke timur/kabah). Mesjid yang bergabung dengan organisasi tersebut tersebar di desa-desa. Beberapa mesjid terkenal dan dikelola keturunan Indonesia, antara lain : Mesjid Nabawi di Paramaribo, Mesjid Namiroh di Lelydorp, dan Mesjid Darul Falah di Blauwgrond.

b.   Kelompok ortodoks yang masih melestarikan dan memegang teguh adat istiadat para leluhurnya dari Indonesia (Jawa). Kiblat mesjidnya masih ke Barat seperti nenek moyangnya sewaktu shalat di Jawa. Golongan ini umumnya tinggal di desa-desa atau pedalaman, dan tergabung dalam FIGS (Federatie Islamitische Gemeente Suriname).

c.   Kelompok yang masih melestarikan adat istiadat Jawa tetapi arah kiblatnya sudah mengarah ke timur/Kabah. Mereka tergabung dalam organisasi PJIS (Persatuan Jama’ah Islam Suriname).

Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie (VHJI/Persatuan Mengenang Imigrasi Warga Jawa di Suriname) didirikan pada tanggal 15 Januari 1985. Tahun 1990, VHJI memperingati 100 tahun imigrasi orang-orang Jawa ke Suriname. Gedung Sana Budaya digunakan sebagai sarana bagi masyarakat Suriname keturunan  Jawa untuk mengadakan berbagai kegiatan, seperti diskusi, latihan tari, musik gamelan, angklung, arumba, dan pagelaran wayang kulit, agar mereka dapat melestarikan budaya dan tatakrama Jawa.

Gedung Sana Budaya dirintis pembangunannya secara bertahap melalui bantuan Presiden Soeharto yang disampaikan melalui Menko Kesra RI (Alm) Soepardjo Roestam pada kesempatan kunjungan menghadiri peringatan 100 tahun imigrasi orang-orang Jawa ke Suriname. Presiden RI kemudian memberikan bantuan untuk menyelesaikan pembangunan pendopo pada tahun 1995.

Menjelang pemilu pada tanggal 25 Mei 2005 partai politik (parpol) keturunan Jawa terdiri dari 5 partai yaitu: KTPI (Kerukunan Tulada Pranatan Inggil) ketuanya Willy Soemita, Pertjajah Luhur ketuanya Paul Salam Somohardjo, Pendawa Lima ketuanya Raymond Sapoen, D'21 (Democratieeeuwen 21) ketuanya Soewarto Moestadja dan PPRS (Partai Pembangunan Rakjat Suriname) ketuanya Rene Kaiman.

Parpol KTPI yang selalu duduk dalam pemerintahan dan anggota Nationale Assemblee (parlemen), pada pemilu tanggal 25 Mei 2005 menurun. Parpol Jawa yang  terbanyak menempatkan  anggota parlemen adalah dari Pertjajah Luhur, sementara KTPI diwakili oleh 2 anggota parlemen sebagai oposisi.

Di samping parpol, juga terdapat organisasi/perkumpulan yang bergerak di bidang kebudayaan dan olahraga, antara lain Indra Maju, Vereninging Herdenking Javaanse Immigratie (VHJI), Putri Mardi Bekso, Kartika Budaya, Suara Muda, dan Kridha Wanita.

a.   Kelompok politik terbesar yang mewakili posisi etnis dan tergabung dalam kombinasi pemerintah yang berkuasa (New Front Plus) adalah :

• NPS (Nationale Partij Suriname) didominasi oleh etnis Kreol

•  VHP (Vooruitstrevende Hervorming Partij) -  etnis Hindustan  

• PL (Pertjajah Luhur) didominasi oleh etnis Jawa

• SPA (Surinaamse Partij van de Arbeid – buruh etnis Kreol)

• Afro-Combinatie (Afro-Suriname Pedalaman/Djuka)

• D’91 (Boroe/kulit putih Suriname)

• NDP (Nationale Democratische Partij) - etnis Kreol

• KTPI (Kerukunan Tulada Pranatan Inggil) -  etnis Jawa

• DA (Democratisch Alternatief) - campuran berbagai etnis

• DNP 2000 (Democratisch Nationaal Platform 2000) - etnis Kreol

• PVF(Politieke Vleugel van de Federati Agrarier el Landbouwers) - didominasi petani etnis Hindustan

• PALU (Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie) merupakan etnis campuran

c.        Parpol-parpol lainnya  :

• D'21 (Democratie '21) - didominasi etnis Jawa

• NPLO (National Partij voor Liederschap en Ontwikkeling) - didominasi etnis Jawa

• PENDAWA LIMA - didominasi oleh etnis Jawa

• NAYA KADAM - didominasi oleh etnis Hindustan

• NHP (Nationale Hervorming Partij) - etnis Hindustan

• DOE (Democratie, Outwikkeling en Eenheid) - campuran

• BVD (Basis Partij voor Vernieuwing en Democratie) - didominasi  etnis Hindustan

• ABOP (Algemeen Berrijd en Ontwikkeling Parti) - etnis negro pedalaman

• HPP (Hernieuwde Progressive Partij) - etnis Hindustan

• PSV (Progressieve Surinaamse Volks Partij) - campuran

• APS (Amazone Partij Suriname) - etnis  pribumi Amerindian

• D21, NPLO. PENDAWA LIMA, NAYA KADAM, NHP, DOE, BVD, ABOP, HPP, PSV, NPLO dan APS

• Partai HPP, Naya Kadam, PVF dan BVD - Girjasingh masing-masing membubarkan diri, kemudian bergabung membentuk Parpol  UPS (Union Progressieve Surinamer)

• Partai DA'91, D’21, PVF, Trefpunt 2000 (partai baru), dan New Suriname (partai baru) membuat blok baru dengan nama Alternatieve 1 (A-1)

• PPRS (Partai Pembangunan Rakjat Suriname), yang pada Pemilu 2000 merger dengan partai KTPI, menjelang Pemilu 2005 kembali keluar dari KTPI

• PPP (Progressieve Politieke Partij - baru), ketua Surinder Mungra

• NOP (National Ontwikkeling Partij - baru), ketua Armad Kanape

• Partai SEEKA (baru), ketua Paul Abena

Konstitusi Suriname tahun 1987 yang diberlakukan secara resmi tanggal 30 Oktober 1987 adalah dasar utama yang menjadi acuan UU Pemilihan Umum Nasional (Pemilu) Legislatif dan Presidential dimulai dan diterapkan pada Pemilu tanggal 25 Nopember 1987. Menurut Konstitusi 1987, Suriname menyelenggarakan pemilu setiap 5 (lima) tahun sekali, kecuali dalam keadaan darurat (emergensi).

Pemilu merupakan pemilihan anggota legislatif berupa pemilihan anggota National Assembly / NA (DPR), anggota Local Councils / LC (DPD) dan District Councils / DC (DPRD). Pemilihan legislatif di tingkat NA (DPR) dengan sistem proportional representative dan di tingkat LC dengan sistem individual pluarality voting diselenggarakan secara langsung pada waktu bersamaan tanggal 25 Mei 2005. Sedangkan pemilihan anggota DC diselenggarakan dengan sistem constituensi secara tidak langsung, yaitu setelah atau berdasarkan hasil pemilu di tingkat LC.

Untuk dapat diikutsertakan pada pemilu, setiap parpol diharuskan untuk mempunyai anggota pendukung minimal 1 % dari seluruh jumlah calon pemilih terdaftar dari seluruh penduduk Suriname yang berjumlah 481.146 (hasil sensus 2003/2004). Parpol-parpol dimaksud dapat maju ke pemilu secara sendirian atau dengan berkoalisi.

Pemilu anggota NA (DPR) dan LC (DPD) diselenggarakan secara serentak di 10 district (propinsi). Untuk tingkat NA (DPR) tersedia 51 kursi untuk 10 wilayah pemilihan dengan pembagian kursi berdasarkan tingkat jumlah penduduk, yang susunannya sbb :

• Paramaribo

• Wanica

• Nickerie

• Commewijne

• Sipaliwini

• Brokopondo

• Marowijne

• Para

• Saramaca

• Caronie

Sumber : Dagblad Suriname

Dalam hubungan luar negeri, upaya Presiden Venetiaan untuk memperbaiki hubungannya dengan Belanda tidak menunjukkkan kemajuan yang berarti. Hal itu antara lain dipengaruhi oleh sikap pemerintah Belanda yang cenderung terlalu mendikte dan pernyataan-pernyataan sejumlah anggota parlemen Belanda yang terkadang melecehkan atau menyinggung kedaulatan Suriname.

Dalam hubungan dengan negara-negara sekawasan, pemerintah Suriname tetap berupaya mengintegrasikan diri dalam kawasan Karibia dan Amerika Selatan melalui partisipasi yang lebih aktif dalam CARICOM serta proses-proses yang berkaitan dengan KTT negara-negara di benua Amerika. Selanjutnya Suriname juga menekankan kerjasama yang lebih erat dengan beberapa negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia (Brasil, Venezuela, Guyana dan Guiana Perancis).

Dilatarbelakangi berbagai tantangan dalam hubungan dengan negara-negara mitra tradisional, khususnya Belanda, pemerintah Suriname semakin menyadari perlunya pengembangan dan peningkatan kerjasama dengan negara-negara Asia dan bahkan telah menempatkan hubungan kerjasama dengan beberapa negara Asia seperti India, RRC, Jepang dan Indonesia sebagai prioritas.

Di fora regional dan internasional, Suriname terus pula berupaya meningkatkan kerjasama dengan PBB beserta badan-badannya, GNB dan G-77, OKI dan aktif mengupayakan bantuan dari Islamic Development Bank (IDB) yang dulu pernah ditolak pemerintah Venetiaan.

• Politik luar negeri Suriname diabdikan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan negara.

• Menganut prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dan saling menghormati atas dasar solidaritas internasional dan koeksistensi damai seperti apa yang tercantum dalam piagam PBB, prinsip-prinsip GNB dan lain-lain.

• Berupaya mengintegrasikan dirinya dalam kawasan Karibia dan Amerika Selatan, melalui partisipasi lebih aktif dalam CARICOM, Association of Caribian States, Amazone Pact, serta kemungkinan ikut serta dalam Mercosur, NAFTA dan proses-proses terkait dengan KTT negara-negara Amerika.

• Peningkatan hubungan bilateral dengan negara-negara lain, khususnya Belanda, bagi pembangunan ekonomi nasional.

• Menekankan kerjasama lebih erat dengan negara-negara sekawasan seperti Brazil, Venezuela, Guyana, dan Guiana Perancis atas dasar prinsip Good Neighborhood Policy.

• Meningkatkan/mendiversifikasi hubungan bilateral dan internasional dengan negara-negara kawasan Asia seperti Indonesia, India, RRC dan Jepang, serta beberapa negara Eropa, Afrika dan Timur Tengah.   Sementara, hubungan dengan mitra - mitra tradisionalnya akan terus dikembangkan.

• Berpartisipasi aktif dalam organisasi-organisasi Internasional dan regional seperti PBB, OAS, CARICOM, Kelompok-77, GNB, OKI dan lain-lain.

• PBB dan badan-badan khususnya: WHO, ILO, FAO, UNDP, WWF, IMO, UNESCO, UNCTAD, World Bank, ECOSOC, UNIDO, CEDAW, ICAO, WSSD, WFP, WWF dan IMF.

• Organisasi Negara-negara Amerika (OAS).

• Gerakan Non Blok (NAM).

• Komisi Ekonomi untuk Amerika Latin (ECLA).

• Perhimpunan Masyarakat Karibia (CARICOM)/CSME.

• Asosiasi Bauksit Internasional (IBA).

• Asosiasi Kerjasama Masyarakat Eropa (LOME).

• Inter-American Development Bank (IDB).

• International Finance Cooperation (IFC).

• International Telecommunication Union (ITU).

• Islamic Development Bank (IsDB).

• Organisasi Konperensi Islam/OKI (OIC).

• Kelompok – 77 (G-77).

• Pan America Health Organization (PAHO).

Karakteristik utama dari ekonomi Suriname adalah ekonomi skala kecil yang bergantung bantuan luar negeri, khususnya Belanda. Bantuan dana untuk mendukung pelaksanaan program-program pembangunan selalu diberikan sejak Suriname memperoleh kemerdekaan pada tanggal 25 November 1975. Perekonomian Suriname didominasi oleh sumber daya alamnya, khususnya bauksit.

Produk ekspor utama Suriname adalah aluminium, minyak mentah, beras, udang, pisang, kayu dan emas. Sejumlah investor asing dalam sektor emas dan kayu telah bertambah sejak tahun 1993. Negara mitra utama untuk ekspor adalah Amerika Serikat, Belanda, Trinidad & Tobago, Dutch Antiles, Brazil, Inggris, Venezuela dan Guyana. Sedangkan produk impor utama adalah BBM, katun, tepung, daging, susu, bahan baku dan bahan setengah jadi, mesin-mesin, alat-alat transport, makanan, serta barang- barang kosumsi. Negara mitra utama untuk impor adalah Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Perancis, Jepang, Brazil, Venezuela, dan Norwegia. 

Dalam 8 tahun terakhir ini, perekonomian Negara masih menghadapi masa-masa sulit. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya keras untuk menstabilkan kondisi makro ekonomi setelah depresiasi tajam mata uang Suriname, inflasi pada tahun 2002 (15,5%), dan pertumbuhan riil GDP yang merosot dari 4,5% menjadi 3% pada tahun 2002. Ironisnya, pemerintah tetap menerapkan kebijakan yang tidak populer seperti menaikkan pajak penjualan sebesar 3%, memberlakukan pajak kasino dan pajak pengorbanan (bridging tax) sebesar 10% atas corporate income dan atas pendapatan pribadi, serta menaikkan harga BBM sekitar 40%. Pemerintah juga melakukan pengetatan anggaran belanja termasuk mencegah kenaikan gaji PNS tahun 2003. Untuk menciptakan stabilitas mata uang, pemerintah telah mengganti mata uang Surinamese Guilder menjadi Surinamese Dollar – SRD, yang berlaku mulai 1 Januari 2004.

Sejumlah inisiatif pada tahun 2003 untuk menstimulir pengembangan ekonomi dan menaikkan pendapatan negara menjadi alternatif utama untuk menjawab defisit anggaran pemerintah, seperti declaration of intent dengan perusahaan bauksit BHP Billiton dan Suralco/Alcoa. Langkah ini menghasikan investasi jutaan dollar dengan pemberian konsesi kepada perusahaan tersebut di Pegunungan Bakhuys. Perjanjian dengan perusahaan emas Kanada, Cambior dan declaration of intent dengan perusahaan RRC, Zhuong Heng Tai Investment dalam  proyek kelapa sawit, juga menyumbang devisa negara dan penciptaan lapangan kerja

Perhitungan sementara sensus bulan Maret 2003 yang menyebutkan bahwa jumlah penduduk Suriname adalah 481.146 jiwa (Juli 2003), di mana 18% penduduknya adalah keturunan Jawa dari Indonesia, yang relatif masih memegang tradisi dan budaya Jawa. Kondisi ini  merupakan modal utama yang memberi kontribusi penting bagi pengembangan hubungan baik Indonesia - Suriname, terutama di bidang sosial budaya dan diversifikasi komoditas Indonesia yang dipasarkan di Suriname.

Selama tahun 2003, pemerintah melakukan serangkaian langkah reformasi struktural untuk mengatasi kerentanan (vulnerability) ekonomi. Untuk memperbaiki kinerja fiskal, anggaran dan  administrasi perpajakan, pemerintah meluncurkan program pengetatan kelembagaan untuk 3 tahun ke depan dengan bantuan teknik dari pemerintah Belanda. Untuk memperkuat sistem keuangan, peraturan mengenai pengawasan perbankan baru telah disetujui oleh Bank Sentral Suriname (CbvS) sesuai dengan the Basel Core Principle serta pemberlakuan peraturan mengenai money laundering.

Dalam kebijakan perdagangan, Suriname sedang berada pada tahap akhir implementasi Caricom Common External Tariff dan persetujuan Single Market and Economy Treaty. Namun disayangkan, reformsi di sector publik masih terbatas. Upaya pemerintah lainnya adalah memperbaiki anggaran fiskal serta menurunkan tekanan inflasi melalui kebijakan fiskal dan moneter.

Sementara itu, menurut catatan Biro Pusat Statistik Suriname inflasi kuartal pertama tahun 2004 adalah 6,2% dan pada kuartal kedua berhasil diperbaiki sehingga tingkat inflasi mencapai 3,1%. Bank Sentral Suriname menyebutkan bahwa dalam waktu enam bulan, biro internasional peringkat Standard & Poor (S&P) telah mengubah prospek kemampuan membayar hutang Suriname (creditworthiness) dari B minus menjadi B atau dari stabil ke positif.  

Dalam laporan UNDP mengenai pengembangan SDM di seluruh dunia, posisi Suriname telah merosot dari peringkat 64 pada tahun 2001 menjadi peringkat ke-74 di tahun 2002. Laporan UNCTAD mengenai keadaan investasi dunia tahun 2002 menunjukkan bahwa Suriname dalam posisi terbawah, atau urutan ke-140, yang berarti Suriname paling sedikit diminati oleh investor asing. Dalam index kebebasan ekonomi dunia (IEF), sejak dipublikasikan tahun 1995, Suriname masih dikategorikan sebagai salah satu negara yang paling tidak aman dalam hal aktivitas ekonomi. Suriname juga masih dihadapkan pada tantangan-tantangan struktural yang besar, terutama kurang sehatnya sektor-sektor di luar sektor pertambangan, lemahnya SDM, dan terlalu banyaknya jumlah pegawai negeri sipil (PNS).

Berdasarkan Human Development Index 2006 yang dipublikasikan tanggal 7 Maret 2007, saat ini Suriname tidak lagi dimasukkan dalam kategori negara miskin, namun sebagai medium income country. Berdasarkan data PBB, pendapatan perkapita Suriname tahun 2006  adalah US$ 4.100

a. Pertanian

Suriname merupakan salah satu negara pengekspor beras dan pisang terbesar di wilayah Karibia. Wilayah Suriname seluas 163.265 km2, dengan komposisi 161.465 km2 daratan dan 1.800 km2 perairan. Lebih dari 85% tanah Suriname masih berupa hutan, dan lahan pertanian baru 0,4% dari total luas wilayah. Suriname memiliki 95.000 hektar arable land, 15.000 hektar padang rumput dan 7000 hektar permanent crops.

Stichting Machinale Laandbouw (SML) merupakan perusahaan  negara yang memproduksi beras. Lahan produksi padi SML adalah 50.000 hektar; konsumsi beras nasional Suriname per bulan adalah 3.000 metrik ton, sedangkan produksinya adalah 4 metrik ton per hektar, atau total produksi sekitar 200.000 metrik ton. Tujuan ekspor beras Suriname adalah negara-negara Caricom dan Eropa.

Perusahaan pisang Negara, Surland, sebelum bermasalah berproduksi 20.000 boks pisang per minggu, dan menyumbang  devisa  sebesar US$ 300.000 per minggu. Namun sejak bulan Maret 2002, Surland tidak beroperasi karena mismanajemen. Pada bulan Maret 2004, perusahaan Surland telah mengekspor kembali ke pasar Eropa (Perancis).  

b. Perunggasan 

Sekitar 90% ayam impor merupakan konsumsi sektor komersial seperti hotel-hotel dan restauran-restauran, dan bukan untuk konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga lebih menyukai ayam lokal. Dengan konsumsi 40 kg perkapita, Suriname dipandang sebagai konsumen tertinggi di wilayah Karibia, bahkan lebih besar daripada AS, Venezuela dan Kuba. Di samping itu, Suriname memiliki bea impor  ayam dan produk ayam paling rendah di wilayah Karibia yaitu hanya 10%. Sementara negara di kawasan Karibia mengenakan tariff bea masuk sedikitnya 40%.

c. Perikanan

Ekspor udang Suriname mencapai 1.000 ton per tahun. Sektor perikanan Suriname merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar (4% dari GNP), senilai US$ 47 juta. Namun, Suriname tidak memiliki cukup banyak ahli dan pengetahuan di sektor perikanan untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya perikanannya.  Pada bulan Maret 2007, Uni Eropa malarang impor udang dari Suriname karena belum ada lembaga pengawas standar atas produk tersebut di Suriname.

d. Kehutanan

Suriname memiliki hutan hujan tropis yang belum dijamah seluas 85% dari wilayah Suriname, dengan sekitar 12 wilayah konservasi hutan dengan luas sekitar 1,8 juta hektar atau 11,6% dari seluruh wilayah Suriname. Hutan Suriname menghasilkan sejumlah kayu berkualitas. Di antara jenis kayu yang terkenal adalah jenis kayu keras seperti Bruinhard, Purplehard dan Zwartekabes yang merupakan sumber devisa negara. Ekspor kayu keras tropis yang pernah diproduksi oleh perusahaan kayu milik negara Bruynzeel di daerah Suriname Barat, telah merosot akibat perang saudara  pada pertengahan tahun 1980-an. Perusahaan kayu negara ini mulai tahun 2003 dalam proses privatisasi, namun sampai tahun 2007 ini belum berhasil.

Produksi kayu mengalami puncaknya pada tahun 1990 sebesar 333.000 m3 di mana 59.000 m3 telah diekspor. Kebijakan pemerintah Suriname di sektor kehutanan dan perkayuan ditekankan pada upaya peningkatan produksi dari 200.000 m3 menjadi 2.000.000 m3 per tahun. Lahan yang tersedia untuk produksi kayu adalah seluas empat juta hektar.

e. Pertambangan

Suriname merupakan produsen bauksit ke-8 terbesar dunia, dengan  produksi sekitar 3,2% dari total produksi dunia pada tahun 1998. Bauksit diproses di Suriname untuk menghasilkan alumina. Alumina dan aluminium merupakan produk penting bagi perekonomian Suriname, yang menyumbang ebih dari 60% dari pemasukan ekspor.

Bauksit Suriname diolah oleh dua perusahaan bauksit, yakni Suriname Aluminium Company (Suralco) yang merupakan cabang perusahaan bauksit Amerika Aluminium Company of America (Alcoa) dan Billiton Maatscappij Suriname (BMS), yang sebelumnya merupakan bagian dari grup Shell dan kemudian dijual kepada GenCorp dari Afrika Selatan pada tahun 1994.

Ekspor aluminium telah menyumbang lebih dari 30% total nilai ekspor Suriname. Namun, pada tahun 2002, pendapatan Suriname dari bauksit merosot tajam, yaitu 21% lebih rendah daripada pendapatan tahun 2001. Penyebab utamanya adalah kelebihan aluminium di pasar dunia. 

f. Tarif layanan publik

Beberapa jasa layanan masyarakat/publik menaikkan tarif layanannya, seperti rumah sakit, listrik, telepon dan bahan BBM yang berdampak pula pada naiknya harga kebutuhan pokok. Rumah Sakit Universal Hospital Suriname mulai tanggal 15 Agustus 2003, telah menaikkan tarif per harinya. Untuk Kls III, tarifnya baik dari SRD 140 menjadi SRD 175  hari. Perusahaan Telekomunikasi Suriname (Telesur) telah menyesuaikan tarif pulsa telepon berdasarkan nilai tukar SRD terhadap US$ yang ditetapkan Bank Sentral Suriname.  Pada September 2005 pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM sebesar 100%, dan mekanismenya kemudian diserahkan kepada pasar untuk disesuaikan per bulan. Saat ini (2007) harga bensin per liter rata-rata adalah SRD 2,76 (1 US$).

Suriname adalah negara yang masyarakatnya merupakan komposisi multi etnis, terdiri dari suku Hindustan (India), Kreol dan Bushnegro (Afrika), Jawa (Indonesia), Amerindian, Cina dan etnis lainnya. Kemajemukan  latar belakang budaya dan peradaban nenek moyang masyarakat Suriname telah mewarnai khasanah budaya Suriname. Kebudayaan masyarakat Suriname juga dipengaruh budaya Eropa (Belanda), Amerika Serikat,  Karibia dan negara Amerika Latin lainnya, yang terkenal dengan kebebasannya. Pengaruh kebebasan telah mendominasi seluruh aspek kehidupan rakyat Suriname.

Di bidang hiburan, TV dinilai lebih menarik terutama bagi kawula muda. TV sering menayangkan drama atau komedi rakyat dalam bahasa setempat (sranan tongo/taki-taki) dan hiburan campursari terutama di TV Garuda Suriname/GTV (milik turunan Jawa), TV Mustika/MTV (milik turunan Jawa), TV Pertjatjah (milik keturunan Jawa) dan SkyTV (milik turunan Hindustan). Untuk konsumsi orang orang-orang asing, ATV sering menampilkan Caribbean News dalam bahasa Inggris. Jumlah stasiun radio 15 pemancar dan stansiun televisi 16 pemancar. Film-film Indonesia sering ditampilkan di GTV, SKY TV, MTV hampir setiap hari. Hiburan musik dalam acara tembang kenangan ditampilkan MTV setiap minggu sekali dan hiburan warna-warni di GTV dan MTV.  Ke tiga TV itu telah bekerjasama dengan KBRI Paramaribo. Sedangkan Radio Garuda, Bersama dan Pertjajah menyiarkan berita-berita tentang Indonesia dan lagu-lagu berbahasa Indonesia yang dibawakan oleh para pengajar kursus bahasa Indonesia di KBRI Paramaribo. Bahkan bagi lulusan siswa peserta kursus terbaik telah diberikan kesempatan untuk membacakan berita-berita mengenai Indonesia dalam acara warta berita.

01.   Analisa Politik

Pemerintahan partai NF+ (New Front Plus) pimpinan Presiden Runaldo Ronald Venetiaan yang dikenal berkharisma pragmatis serta piawai dalam membina kesatuan dan persatuan di kalangan anggota pemerintah, menunjukkan keseriusan untuk menciptakan perbaikan di berbagai bidang, memenuhi harapan rakyat banyak bagi realisasi nyata pembangunan, khususnya di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan penerangan. Keberhasilan Presiden Venetiaan dalam menjaga kekompakan di kalangan anggota pemerintah dan menjalin hubungan baik dengan parlemen, merupakan kekuatan bagi pemerintahan NF+ dalam menghadapi berbagai tantangan dan tekanan dari lawan-lawan politiknya (kelompok oposisi).

Kemampuan pemerintah dalam mengendalikan gejolak-gejolak politik, sosial dan menciptakan rasa aman bagi rakyat banyak ini, telah menjadi faktor pendukung utama bagi pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi, perdagangan, pariwisata, sosial dan budaya. Kondisi demikian telah pula ikut mendorong peningkatan investasi asing ke Suriname sejak awal tahun 2003, khususnya dari India dan China, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta mengembalikan stabilitas moneter dan penekanan inflasi.

Kekompakan kelompok koalisi NF+, yang berhasil dibina dan dipelihara Presiden Venetiaan, tidak berarti bebas dari masalah yang bergejolak dalam tubuh NF+ sendiri. Kalau pihak oposisi berupaya mendiskreditkan pemerintah dan berupaya meraih kembali kekuasaan dari NF+, maka gejolak yang terjadi di tubuh internal NF+ lebih banyak dilatarbelakangi oleh rasa tidak puas dalam hal pemerataan rejeki / keadilan pembagian kesempatan, jabatan, fasilitas, proyek dan kepentingan lainnya dari masing-masing partai politik (parpol) untuk memperoleh posisi lebih dominan dalam tubuh NF+, seperti yang terungkap dari pernyataan masing-masing pimpinan parpol anggota NF+.

Dalam rangka mempertahankan kekuasaan dan melanjutkan program-program pembangunan pemerintah koalisi NF+ periode lima tahun berikutnya (Agustus 2005 – Agustus 2010), parpol koalisi NF+ harus berjuang mengerahkan segala daya kekuatannya untuk menghadapi tantangan berat dari gabungan parpol-parpol oposisi NDP (Nationale Democratische Partij), DNP-2000 (Democratic Nationaal Partij), dan A-1 (Alternatieve). Hasilnya adalah NF+ meraih kembali kekuasaannya melalui pemilu legislatif serta pemilihan presiden dan wapres pada tahun 2005. Hal itu tidak lepas dari keberhasilan Presiden Ronald Venetiaan yang secara arif bijaksana terus berupaya mempertahankan kekompakan dan kerjasama di kalangan anggotanya.

Masalah yang masih menjadi ganjalan hingga saat ini adalah mengenai tragedi berdarah 8 Desember 1982, yaitu pembunuhan 15 orang tokoh politik, agama dan pemuka masyarakat oleh kelompok militer yang diduga dipimpin oleh Desi Bouterse (Ketua parpol oposisi NDP). Pihak oposisi NDP (peraih suara terbanyak pemilu legislatif tanggal 25 Mei 2005), pada saat demonstrasi pada bulan Oktober 2005 pernah menyampaikan ancaman kepada pemerintah dan khususnya secara pribadi kepada Presiden Ronald Venetiaan, bahwa tidak akan ada proses pengadilan atas dirinya apabila pemerintah mencintai Suriname. Apa yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1982, adalah resiko suatu perang internal. Situasi terakhir saat ini, Ketua Parlemen Paul Somohardjo menyatakan tidak akan menanggapi tuntutan pihak oposisi NDP untuk memasukkan dalam agenda sidang tentang amnesti berkaitan dengan peristiwa 8 Desember 1982 tersebut, karena amnesti adalah pemberian ampunan kepada pelaku suatu tindak kejahatan yang telah diputuskan bersalah dan berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan.

Selain itu, pemerintah Suriname juga menghadapi berbagai kendala dalam masalah penegakan supremasi hukum. Hal itu disebabkan terbatasnya jumlah hakim dan jaksa, ruang dan peralatan sidang, kualitas dan kapasitas rumah tahanan. Saat ini, Suriname dijadikan jalut internasional lalu lintas narkoba, khususnya jalur cocaine dan heroine dari Kolombia, Brasil, dan Venezuela untuk para konsumen internasional, terutama di Belanda. Menurut informasi, setiap tahun tidak kurang dari 10 ton cocaine Kolombia masuk secara gelap ke Suriname untuk dikirim ke luar negeri (Belanda). Menurut laporan UNODC (United Nations Office for Drug and Crime), Suriname merupakan salah satu dari sedikit negara yang sebagian besar narkoba-nya (80%) diselundupkan ke Eropa, terutama Belanda. Sedangkan yang dikirim ke pasar AS sekitar 20%. Mengingat masalah narkoba di Suriname sudah sangat berbahaya dan mengkhawatirkan, diperburuk lagi dengan keterlibatan oknum-oknum militer, Presiden Ronald Venetiaan telah memberikan ijin kepada Menteri Kehakiman dan Kepolisian untuk membentuk Crime Fund. Drug Enforcement Agency AS telah menempatkan wakil tetapnya di Kedubes AS Paramaribo, dan Belanda menempatkan Police Liaison di Kedubes Belanda Paramaribo. Sebagian besar penjahat narkoba adalah dari etnis Kreol (di antara mereka ada yang terkenal dan dijuluki Pablo Escobar Suriname) dan Hindustan. Namun ada pula etnis Jawa, 7 (tujuh) orang di antaranya sudah ditangkap.

Dalam kaitannya dengan masalah perbatasan Suriname-Guyana, Suriname telah menghentikan secara sepihak aktivitasnya dalam sub-komisi bersama masalah perbatasan tersebut sebagai protes terhadap tindakan Guyana yang aktif mempublikasikan peta ke dua negara versi Guyana. Peta versi Guyana tersebut memasukkan wilayah perbatasan yang dipersengketakan ke dua negara di Corentijn River. Keberadaan sub-komisi tersebut merupakan salah satu butir isi Joint Statement hasil kunjungan Presiden Guyana, Bharrat Jagdeo, ke Suriname tanggal 28-30 Januari 2002. Suriname juga menolak untuk melanjutkan perundingan melalui komisi bersama mengenai perbatasan ke dua negara. Karena tidak sabar menunggu berlarut-larutnya penyelesaian sengketa perbatasan, Guyana secara sepihak dan dengan mengacu pada pasal 287 dan Annex VII Konvensi Hukum Laut PBB (diratifikasi Guyana tahun 1994) menyampaikan pengaduan kepada PBB dan ITLOS (International Tribunal on the Law of the Sea) di Hamburg, Jerman, tanggal 25 Februari 2004. Tindakan Guyana tersebut mengagetkan Suriname dan menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan terhadap pemerintah Presiden Ronald Venetiaan, yang dianggap gagal mengantisipasi tindakan sepihak Guyana. Sebenarnya pemerintah Suriname menginginkan penyelesaian melalui jalur diplomatik ke dua negara. Namun karena sudah terjadi, tidak ada pilihan bagi Suriname kecuali mengikuti proses penyelesaian melalui arbitrasi ITLOS, yang prosedurnya tidak mudah dan membutuhkan banyak biaya. Diharapkan  sesuai janji ITLOS, putusan sudah dapat diperoleh sebelum Agustus 2007.

02.   Analisa Ekonomi

 Sejak tahun 2004, pemerintah Suriname telah melakukan berbagai upaya dalam rangka memperbaiki kinerja ekonomi pemerintahan. Untuk memperbaiki kinerja fiskal, anggaran dan administrasi perpajakan, pemerintah telah meluncurkan program pengetatan kelembagaan. Untuk memperkuat sistem keuangan, peraturan mengenai pengawasan perbankan telah disetujui Bank Sentral Suriname (Centrale Bank van Suriname – CBvS) dan memberlakukan peraturan mengenai money laundering.

Dalam rangka menciptakan stabilitas mata uang dan persiapan memasuki kawasan perdagangan bebas di wilayah Karibia (CSME/Caribbean Single Market & Economy) dan FTAA (Free Trade American Area), pemerintah memberlakukan kebijakan penghapusan tiga nol di belakang mata uang Suriname (Suriname Guilder/SF) atau operation scrapping three zeros mulai tanggal 1 Januari 2004 dengan mengubah mata uang SF tersebut menjadi SRD (Suriname Dollar). Stabilitas mata uang yang terjaga (US$ 1 = SRD. 2,7) dan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap SRD, mendorong bank-bank seperti DSB (De Surinamese Bank) Bank per 1 September 2004 menurunkan tingkat bunga pinjaman dari 22% menjadi 17%. Langkah tersebut dimaksudkan, terutama untuk mendorong investasi di Suriname.

Dalam memenuhi kebutuhannya, Suriname melakukan impor barang-barang kebutuhan dari negara-negara lain, sehingga nilai impor Suriname lebih besar daripada nilai ekspornya. Produk utama yang diimpor Suriname, antara lain bahan bakar minyak, katun, tepung, daging, susu, makanan, bahan mentah dan bahan setengah jadi, mesin-mesin, alat transportasi dan consumer goods. Mitra utama impor ke Suriname adalah AS, Belanda, Trinidad-Tobago, Brasil, dan Jepang.

Pemerintah Suriname dalam upaya mendorong produktivitas, juga meminta kerjasama dan perhatian organisasi-organisasi bisnis, seperti KKF (Kamer van Koophandel en Fabrieken) atau Kadin, VSB (Vereniging Surinaams Bedrijsleven) atau Asosiasi Perdagangan dan Perindustrian Suriname, ASFA (Associatie van Surinaamse Fabrikanten) atau Asosiasi Pengusaha Manufaktur Suriname, dan AKMOS atau Organisasi Pengusaha Kecil dan Menengah Suriname.

Pendapatan pemerintah Suriname sebagian besar ditopang oleh sektor pertambangan baik minyak, bauksit, maupun emas. Sementara dari sektor pertanian, hasil laut dan kehutanan belum begitu menggembirakan. Perikanan merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar sekitar US$ 91,6 juta tahun 2003 (sumber: Kementerian Pertanian, Peternakan, dan Perikanan). Namun Suriname tidak memiliki cukup banyak ahli dan pengetahuan di sektor perikanan untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya perikanan senilai US$ 47 juta dimana sebagian besar diekspor ke Jepang, USA, Eropa, dan negara-negara CARICOM. Untuk memanfaatkan sumber-sumber daya alamnya guna membangun negara, pemerintah telah melakukan kerjasama dengan Cambior melalui penandatangan perjanjian dengan perusahaan penambangan emas Kanada tanggal 13 Maret 2003. Pemerintah Suriname berharap lebih banyak lagi perjanjian kerjasama dalam sektor tambang emas dengan investor-investor asing. Saat ini, selain Cambior telah ada Suralco di Nassau, Grassalco dan Canarc di Benzdorp. Canarc memperkirakan 20 juta ons cadangan emas di Benzdorp.

Bauksit diproduksi oleh 2 (dua) perusahaan, yaitu Suralco (Suriname Alumunium Company) yang merupakan cabang perusahaan bauksit Amerika Alcoa (Alumunium Company of America) dan BMS (Billiton Maatscappij Suriname), yang sebelumnya merupakan bagian dari kelompok Shell dan kemudian dijual kepada GenCorp dari Afrika Selatan pada tahun 1994. Pada tanggal 6 Januari 2003, pemerintah telah mencapai persetujuan dengan Suralco dan BHP-Billiton mengenai pengembangan sektor bauksit di Suriname Barat melalui penandatanganan Letter of Intent sesuai dengan MOU. Selanjutnya draf perjanjian mengenai eksplorasi di Suriname Barat telah disetujui parlemen tanggal 12 Juni 2003, sehingga otorisasi pemberian konsesi eksplorasi untuk BHP-Billiton dan Suralco telah disahkan. Pada tahun 2004 ekspor alumunium telah menyumbang lebih dari 30% dari total nilai ekspor Suriname per tahunnya, dan telah mentransfer kepada negara sekurang-kurangnya US$ 25 juta di mana US$ 12 juta merupakan kontribusi dalam bentuk pajak. Norwegia merupakan salah satu pembeli bauksit terbesar dari Suriname, sehingga dinilai sebagai salah satu mitra dagang terpenting.

Pada sektor investasi, masih banyak yang harus dibenahi. Hal tersebut tercermin dari laporan UNCTAD (UN Conference on Trade and Development) mengenai Iklim Investasi Dunia yang menyebutkan, bahwa peringkat Suriname masih berada pada peringkat bawah yaitu 143 dari 161 negara, sehingga meskipun Suriname dianggap memiliki sumber daya alam yang cukup besar, Suriname masih tergolong sebagai negara termiskin ke tiga di wilayah Karibia. Diperkirakan jumlah penduduk Suriname yang tergolong di bawah garis kemiskinan sekitar 65% dari total penduduk Suriname. Berdasarkan gambaran yang disusun oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Suriname, dari investasi Suriname tahun 2005 - 2010 termasuk dana yang berdasarkan komitmen negara-negara mitra mencapai US$ 522 juta. Dana-dana ini akan dialokasikan untuk sektor kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, perumahan, energi, pariwisata dan infrastruktur. Negara-negara dan organisasi internasional yang telah memberikan komitmennya, antara lain Belanda, China, Uni Eropa, UNDP, dan IADP (Inter-American Development Bank).

03.   Analisa Sosial Budaya

Pemerintah Suriname menunjukkan besarnya perhatian dan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan di bidang politik dan ekonomi dengan pembangunan di bidang sosial budaya. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan, bahwa pembangunan di bidang politik dan ekonomi harus ditopang dengan pembangunan di bidang-bidang lainnya, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, penyediaan perumahan rakyat, pelayanan terhadap warga manula dan terlantar, perbaikan kondisi sosial masyarakat miskin di wilayah pedalaman, pengembangan potensi seni budaya kawasan Karibia dan multietnis.

Pemerintah berupaya menumbuhkembangkan potensi seni budaya Karibia dan integritas seni budaya multietnis (Amerindian, Kreol, Jawa, Hindustan, China, Oriental dan Eropa) sebagai identitas budaya nasional Suriname. Upaya tersebut juga dimaksudkan untuk menarik wisatawan asing dari mancanegara, khususnya Belanda dan negara-negara sekawasan Amerika dan Karibia. Pemerintah juga mendukung penyelenggaraan HUT masing-masing kelompok keturunan imigran yang menjadi komposisi masyarakat Suriname.

Pemerintah juga memberikan perhatian cukup besar agar warga Suriname mendapatkan bimbingan keagamaan dan budi pekerti yang mencukupi dalam upaya membekali warga dengan mentalitas serta kepribadian yang dapat menunjang partisipasi warga dalam membangun bangsa. Untuk itu, pemerintah memberikan kebebasan total dalam masalah pilihan agama, kepercayaan atau tidak beragama, kepada setiap warga, sejauh dapat membaur secara rukun antar mereka dan tidak mengancam kepentingan warga lainnya atau kerukunan nasional. Dalam hal ini, pemerintah membuka pintu bagi Da’i Islam, Misionaris, dan agama lainnya dari mancanegara, termasuk Indonesia, untuk memberikan pengajaran keagamaan kepada rakyat Suriname, karena masih banyak yang belum mengenal agama atau belum menjalankan kewajiban agamanya sesuai dengan ketentuan masing-masing agama yang diyakininya. Agama Islam merupakan terbesar ketiga di Suriname setelah agama Kristen dan Hindu. Masalah lainnya yang juga memerlukan perhatian adalah kasus-kasus bunuh diri di kalangan remaja, yang kebanyakan warga keturunan Hindustan. Pada bulan Oktober 2005, ditemukan bukti-bukti bahwa diantara mereka yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri tersebut ada kaitannya dengan aliran sekte Setan. Aliran ini secara terselubung telah mengembangkan aktivitasnya di Suriname, dan banyak pengikutnya yang telah menjadi korban.

Di bidang kesehatan, pemerintah terus melakukan upaya maksimal memberantas wabah penyakit menular, seperti HIV/AIDS dan penyakit kelamin. Menurut informasi, pada pertengahan bulan Oktober 2005, Suriname pernah menjadi korban nyamuk demam berdarah, puluhan korban harus dirawat di rumah sakit dan sedikitnya 8 (delapan) orang meninggal dunia. Untuk memberikan penyuluhan mengenai virus menular demam berdarah, pihak terkait Suriname meminta bantuan KBRI Paramaribo untuk menerjemahkan buku komik Penyuluhan Demam Berdarah (berbahasa Indonesia) ke dalam Bahasa Belanda. Kemudian untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat pedesaan, Suriname juga berkeinginan mendapatkan bantuan kerjasama serta tukar pengalaman dengan Indonesia.

Masalah sosial yang masih memerlukan perhatian pemerintah Suriname adalah masalah tuntutan penyesuaian skala gaji dan tunjangan bagi pegawai negeri, khususnya guru, sebagai kompensasi penurunan daya beli masyarakat akibat kecenderungan naiknya harga-harga kebutuhan pokok, termasuk harga bensin. Situasi terakhir adalah pro dan kontra penutupan judi kasino.

04.   Analisa Penerangan

Konsistensi kebijakan pemerintah dalam penerapan kebebasan pers dan informasi yang bertanggung jawab serta dukungan terhadap perluasan informasi dan teknologi (IT), nampak telah mendorong berkembangnya penyediaan sarana dan prasarana IT, media cetak, radio dan televisi, yang longgar sensor namun bertanggung jawab. Selain itu, masyarakat juga bebas untuk memilih sumber informasi sesuai kepentingan masing-masing. Dalam bulan Maret 2007, diresmikan stasiun baru televisi Pertjajah Luhur (milik Ketua Perjajah Luhur/Ketua Parlemen, Paul Salam Somohardjo) di kota Nieckeri (kota terbesar kedua di Suriname setelah Paramaribo).

Disamping fungsinya sebagai penyedia sarana informasi publik, pemerintah terus melakukan perbaikan sarana dan prasarana informasi media massa, baik cetak maupun elektronik, untuk kegiatan sosial, penyuluhan bagi masyarakat umum yang berkaitan dengan masalah politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, keamanan, dan lain-lain. Juga terlihat adanya peningkatan penyediaan sarana layanan internet di tempat-tempat umum, bukan saja untuk masyarakat setempat, juga untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan dari mancanegara yang terus meningkat.

05.   Analisa Hankam

Pemerintah Suriname secara bertahap terus berupaya meningkatkan kemampuan dan fungsi hankamnya. Upaya tersebut tidak menyurut sekalipun Suriname sedang menghadapi sanksi bantuan kerjasama militer AS akibat dari penandatanganan Rome Statute pembentukan ICC (International Criminal Court) dan tidak menandatangani perjanjian bilateral untuk memberikan kekebalan bagi penjahat perang AS terhadap ICC. Selain itu, Suriname juga perlu melindungi segenap wilayah teritorialnya dari ancaman invasi dan agresi pihak asing, khususnya Guyana, berkaitan dengan masalah sengketa perbatasan darat dan laut. Guyana dinilai telah melanggar kedaulatan Suriname dengan menguasai wilayah Suriname bagian barat daya (segitiga Tigri sejak 1973) dan mengkleim secara illegal wilayah Suriname di perairan Corentijn River. Oleh sebab itu, Suriname melipatgandakan penjagaan keamanan di wilayah yang dipersengketakan tersebut, apalagi setelah Guyana mengadukannya ke ITLOS (International Tribunal on the Law of the Sea) yang bermarkas di Hamburg, Jerman.

Upaya pemerintah di bidang hankam juga ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama dari tindak kejahatan bersenjata di daerah-daerah pedalaman (Distrik Brokopondo) yang mayoritas pelakunya adalah imigran gelap dari Brasil dan Jamaica. Intensitas peningkatan hankam melalui kerjasama dengan Belanda dan AS juga dalam kerangka menjamin keamanan nasional, khususnya mencegah dijadikannya Suriname sebagai tujuan atau salah satu pusat gerakan terorisme internasional, mengatasi imigran gelap ke dan dari Suriname, termasuk jaringan penyelundupan narkoba. Penguatan hankam juga dimaksudkan untuk menegakkan supremasi hukum dalam menindaklanjuti kasus-kasus pidana yang menyangkut anggota pemerintah rejim lama, khususnya tragedi berdarah 8 Desember 1982 di mana mantan Komando Revolusi/Pangab, Desi Bouterse, sebagai tersangka utama.

Sistem peradilan di lembaga hukum Suriname masih menggunakan sistem peradilan warisan Belanda, yaitu menerapkan sistem Jaksa Penuntut dan Tim Juri pengadilan tunggal. Sistem peradilan ini juga menjadi penghambat bagi Suriname untuk dapat langsung akses memanfaatkan jasa pengadilan Organisasi Antar Negara Kawasan Karibia CCJ (Caribbean Court of Justice).

06.   Analisa Peran Suriname: Regional / Internasional

Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip kerjasama dan solidaritas antar negara-negara anggota kawasan Karibia CARICOM (Caribbean Community and Common Market), Suriname tidak begitu mudah mengkhianati kesepakatan yang telah diambil bersama pada KTT ke-24 CARICOM dan HUT ke-30 tanggal 2 - 3 Juli 2003 di Montego Bay, Jamaica, mengenai komitmen posisi negara-negara Karibia menghadapi sanksi pembekuan bantuan kerjasama militer dengan AS untuk mendukung Rome Statute pembentukan ICC (International Criminal Court), yang salah satu pemrakarsanya adalah Trinidad & Tobago (anggota CARICOM). Dalam hal ini, Suriname menolak bujukan AS untuk menandatangani perjanjian bilateral terpisah dengan maksud menjamin kekebalan para penjahat perang AS dari jeratan hukum ICC. Dampaknya, Suriname tidak keberatan menerima resiko sanksi tidak cairnya bantuan kerjasama militer AS

Sekalipun tergolong small country dan Negara berkembang, Suriname menunjukkan keaktifannya dalam proses regionalisme dan globalisme di berbagai aspek social, informasi, pendidikan, pemuda dan olah raga, kebudayaan, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan. Meskipun terkesan lamban, Suriname terus berupaya memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk menuju proses tersebut. Sebagai anggota CARICOM, Suriname terus menyiapkan diri menghadapi FTAA (Free Trade Area of the American) dan aktif terlibat pada perundingan-perundingan pembentukan CSME (CARICOM Single Market and Economy) yang resmi dibentuk bulan Januari 2006 di Jamaica dan diharapkan implementasinya dapat berjalan secara penuh pada tahun 2008, tidak sekedar menjadi FTA (Free Trade Area), namun lebih berupa pasar dan ekonomi tunggal (Single Market and Economy). Melalui pembentukan CSME, negara-negara anggota tidak hanya menikmati penghapusan hambatan tarif dan perlakuan khusus, tetapi juga adanya harmonisasi rejim social dan pajak. Untuk mencapai kondisi ideal ini, CARICOM telah menyiapkan dana sebesar US$ 70 juta untuk digunakan dalam jangka waktu 10 tahun.

Suriname dibawah Presiden Runaldo Ronald Venetiaan pernah mendapat giliran (6 bulan sekali) sebagai Ketua CARICOM dan menyelenggarakan KTT ke-27 CARICOM di Suriname tanggal 14 -15 Februari 2005, yang dihadiri seluruh 15 anggotanya, kecuali Haiti yang pergantian pemerintah dan pimpinan nasionalnya melalui kudeta dukungan AS, masih belum mendapat pengakuan dari para anggota CARICOM. Disamping itu, Suriname juga aktif mengambil manfaat kerjasama kemitraan ACP (African-Caribbean-Pacific) -  EU (European Union) dalam kerangka Cotonou Agreement. Namun dalam kerangka kerjasama CCJ (Caribbean Court of Justice), Suriname belum dapat sepenuhnya menjadi anggota aktif, mengingat Suriname harus menyesuaikan perangkat hukum dan sistem penegakan dan pelaksanaan peradilan, karena Suriname masih berpegang pada system proses peradilan oleh hanya seorang jaksa/hakim/juri peradilan.

Di tingkat kerjasama antar negara-negara Amerika Selatan (Amsel), Suriname aktif mengambil manfaat dari kelompok integrasi kawasan ini, khususnya dengan Brasil, sebagai terobosan untuk menghindari ketergantungan kerjasama dengan mitra-mitra tradisionalnya yang dinilai Suriname lebih banyak merongrong daripada membantu. Manfaat yang bisa diambil oleh Suriname dengan kerjasama Amsel tersebut, terutama Brasil dan Venezuela, adalah dalam rangka peningkatan keamanan kawasan, terutama dalam menangani masalah imigran gelap dari dan ke Suriname, sekaligus mengantisipasi dijadikannya Suriname sebagai basis perdagangan narkoba dan ancaman terorisme internasional.

Sebagai wujud keaktifan sebagai anggota Organisasi Negara-negara Amerika (OAS), Albert Ramdien terpilih sebagai Asisten Sekjen OAS bulan Mei 2005, berkedudukan di New York.

Khusus mengenai keanggotaannya dalam OKI (Organisasi Konperensi Islam), Suriname belum dapat aktif berperan, karena Muslim di Suriname merupakan minoritas (sekitar 20%) dan keanggotaannya di OKI lebih banyak atas bantuan dan dukungan Indonesia. Namun sejak tahun 2004, terdapat indikasi besarnya minat Suriname untuk memanfaatkan bantuan IDB (Islamic Development Bank) dalam upaya membiayai beberapa proyek pembangunan dalam negeri, termasuk dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga listrik nasional dan pelayanan kesehatan di pedesaan.

Maratakkastraat 2 Telp. 400200,400202 fax. 400205

Domineestraat 32 Telp. 472545 fax.410563

Waterkant 90-94 Telp. 481222 fax.475718

Wagenwegstraat 49 Boven Telp. 425772/425215

Zwartenhoveburgstraat 71 Telp. 420900 fax. 472666

Waterkant 92 Telp. 471222 fax.475718

Maagdenstraat 46 Telp. 474380,421750 fax 471507

Van't Hogerhuysstraat 9-11 Telp. 402870 fax 403824

Via Bellalaan 1 Telp. 497922 fax 434141

Waterkant 12 Telp. 473838,472672 fax. 477750

Klipstenenstraat 2 - 10 Telp. 411998 fax.471154

Cornelis Jongbouwstraat 20-28 Telp. 473344 fax.471201

Herenstraat 15 (Carimeco) Telp. 479210 fax.479268

Indira Ghandiweg Br. 125 Telp. 484747

Zwartenhovenbrugstraat 24 Telp. 475962 fax.485166

Suralco Paranam Telp. 0323281 ext.380 fax.0323314

Van Roosmalenstraat 30 Telp. 472275,477805 fax. 474408

Domineestraat 34 Telp. 473512 fax 472473

Henk Arronstraat 42 – 44 Telp. 472965

Henk Arronstraat 26 – 30 Telp. 471100 fax.411750

Coppenamestraat 158 Telp. 400326, 463201 fax 493800

Centrale Bank Suriname

Waterkant 20 Telp. 473471

Henk Arronstraat 26 – 28 Telp. 477110

Dr. Sophie Redmondstraat 11-13 Telp. 477722

Kerkplein 1 Telp. 471555

Waterkant 104 Telp. 472616

Mr. Lim a Postraat 32 Telp. 475945

Dr. Sophie Redmondstraat  61 Telp. 472266

Knuffelsgracht 10-14 Telp. 475258

Kerkplein 1 Telp. 477524, 476467

Geministraat 2-6 Telp. 451455

Maagdenstraat/Dominestraat Telp. 471400

Steenbakkerijstraat No. 27 Telp. 471133

Klipstenesstraat No. 6-8 Telp. 471313

Dominestraat No. 7 Telp. 476561

Waterkant Telp. 471222

Johannes Mungrastraat No. 17 Telp. 431088

Conelis Jongbouwstraat No. 16 Telp. 425522 Fax. 425510

Domineestraat No. 39 Telp. 475050 Fax. 420139

Domineestraat No. 11 Telp. 420350

Antondragtenweg No. 7 Telp. 472387

JohannesMungrastraat No. 25 Telp. 432495 Fax. 434703

Leonsberg Telp. 451544 Fax. 452921

Mr. Rietbergplein Telp. 471500 Fax. 421618

Courtyard Marriot

Di Suriname  hanya ada sekolah setempat dengan bahasa pengantar bahasa Belanda mulai dari SD sampai Universitas. Universitas Anton de Kom dengan Fakultas Kedokteran, Hukum dan Ekonomi, Teknik Sipil dan Bangunan. Sekolah asing untuk tingkat dasar sampai menengah, American Cooperative School, Christian Liberty Academy. Kedua-duanya menggunakan sistem pendidikan Amerika.